Kekuasaan Absolut Cenderung Korup

Kekuasaan absolut adalah sebuah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan mutlak pada seorang pemimpin atau penguasa, tanpa adanya kendali atau pengawasan dari pihak lain. Dalam sistem ini, penguasa memiliki kekuasaan penuh untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan tanpa terikat oleh hukum atau peraturan yang ada. Namun, kekuasaan absolut cenderung korup karena penguasa tidak memiliki batasan dalam menggunakan kekuasaannya.

Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, penggelapan dana publik, nepotisme, dan kolusi. Kekuasaan absolut dapat memperkuat korupsi karena penguasa memiliki kekuasaan yang mutlak untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan tanpa adanya kendali atau pengawasan. Penguasa juga dapat menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, memanipulasi sistem pemerintahan, atau memperoleh keuntungan politik.

Contoh nyata dari kekuasaan absolut yang cenderung korup adalah rezim Orde Baru di Indonesia pada era 1966-1998. Pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden Soeharto yang memiliki kekuasaan mutlak dan tidak terkendali selama lebih dari tiga dekade. Selama masa pemerintahannya, Soeharto dikenal karena melakukan praktik korupsi dan nepotisme yang merugikan negara dan masyarakat.

Dalam sistem kekuasaan absolut, penguasa seringkali melanggar hak-hak rakyat, seperti hak atas informasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berorganisasi. Kekuasaan mutlak yang dimiliki penguasa dapat menghambat proses demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat memperburuk korupsi karena masyarakat tidak memiliki akses untuk memantau dan mengawasi kegiatan pemerintahan.

Untuk mengatasi korupsi yang disebabkan oleh kekuasaan absolut, dibutuhkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan terbuka. Pemerintah harus menghargai hak-hak warga negara dan memberikan akses informasi yang memadai kepada publik. diperlukan juga pengawasan dan kontrol yang ketat dari pihak luar, seperti media, LSM, dan masyarakat sipil.

Di era modern ini, banyak negara yang sudah beralih dari sistem kekuasaan absolut ke sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Demokrasi memungkinkan adanya pengawasan dan kontrol dari masyarakat sipil, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok kepentingan saja. Namun, upaya untuk memerangi korupsi harus tetap dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh mengenal batas. Korupsi merupakan sebuah masalah yang kompleks dan membutuhkan upaya bersama dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengatasi dan memberantasnya.